Konferensi Pers, Polda Sulsel Ungkap Penanganan Kasus Penggelapan dalam Jabatan di UMI

MAKASSAR - Direskrimum Polda Sulsel bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana menggelar Konferensi Pers penanganan kasus dugaan Penggelapan dalam Jabatan atau penggelapan oleh PROF. BM (rektor UMI) yang terjadi pada periode 2018-2022 yang dilaporkan pihak Yayasan Wakaf UMI pada tanggal 25 Oktober 2023 lalu.

Pelaporan tersebut terkait pekerjaan Taman Kampus II UMI, Pekerjaan Gedung LPP YW-UMI, Pengadaan Acces Point dan Pengadaan Videotron di Pascasarjana YW-UMI. 

Baca juga: 58.054 Narapidana Peroleh Hak Bersyarat Sepanjang 2022

Selain itu juga berdasarkan hasil Audit Internal Yayasan Wakaf UMI, diduga pihak Yayasan Wakaf UMI dirugikan dengan Nilai Milyaran Rupiah (perhitungan Audit ±Rp.8.786.103.270). 

Dalam keterangannya, Direskrimum menjelaskan dalam kasus itu, Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 20 Orang Melakukan pencermatan/Analisa dokumen-dokumen

Baca juga: Mukhamad Misbakhun Apresiasi Penindakan Rokok Ilegal di Batam

Dijelaskannya, hasil penyelidikan bahwa terduga PROF. BM melalui Pimpinan proyek yang ditunjuk berdasarkan SK atau pimpinan lain, memberikan pekerjaan/pengadaan barang kepada perusahaannya milik sendiri atau perusahaan keluarga atau perusahaan yang dikenal untuk mengerjakan (4) empat kegiatan.

Kegiatan tersebut, lanjutnya, yaitu Pekerjaan Taman kampus II UMI, Sebesar 9, 9 milyar lebih, Gedung LPP YW-UMI, Sebesar : 9, 2 milyar , Pengadaan Acces Point Sebesar : 1, 8 milyar dan Pengadaan Videotron  Pascasarjana UMI, Sebesar 1, 3 milyar

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Dari Kacamata Ahli Psikologi

"Total anggaran Ke-4 kegiatan berdasarkan perjanjian kerja/pengadaan sebesar : 22.1 Milyar lebih, "ungkapnya di Mapolda Sulsel, (2/02/24)

Akibat dari perbuatan tersebut pihak Yayasan Wakaf UMI, diduga mengalami kerugian Milyaran rupiah. 

Baca juga: Ketum AWDI Budi Wahyudin Apresiasi Polda Jatim dan Jajaran Ungkap Total Perjudian Online

Direskrimum Polda Sulsel menuturkan bahwa Kesimpulan penyidik telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana. Bunyi rumusan pasal 374 KUHPidana : 

Atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana. 

Baca juga: Kasus Jero Kepisah Atensi Mabes Polri, Dir Reskrimsus Sebut Bila Tidak Terbukti Akan Dihentikan

Atau turut membantu melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHPidana. 
  
"Perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan (SIDIK)., " ungkapnya.